nusakini.com--Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan para Penjabat Gubernur yang bakal menjabat di provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah di 2018. Salah satu yang mendesak menyiapkan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat. Seperti diketahui Gubernur Cornelis, bulan Januari ini akan berakhir masa jabatannya. Menurut Tjahjo, tanggal 14 Januari ini, harus sudah ada serah terima jabatan. 

"Kita sudah ajukan tiga nama kepada presiden. Mudah-mudahan tanggal 13 atau 14 Januari sudah ada. Kami ajukan dari eselon I sini (Kemendagri). Kami juga akan minta perbantuan dari eselon I Kementerian polhukam, Kemhan sama Polri. Carlo Tewu kan pernah. Tidak harus dari Kemendagri. Kalau dari kepolisian staf ahli,"kata Tjahjo saat di wawancarai para wartawan di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (2/1). 

Sementara untuk provinsi lain, kata Tjahjo, ada yang masa jabatan tinggal satu bulan, atau dua bulan. Misalnya, seperti masa jabatan Gubernur Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB. Para gubernur di provinsi-provinsi tersebut sudah menjabat dua periode, jadi tidak masuk lagi. Begitu juga dengan Gubernur Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. 

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia

"Kita nunggu hari H pensiunnya. Pas masa jabatannya. Kan enggak boleh dipotong sehari pun," kata dia. 

Saat di tanya apakah penunjukan pejabat TNI atau Polri sebagai Penjabat Gubernur, pertimbangannya karena masalah karena kerawanan? Tjahjo menjawab, " Oh enggak. Di Kalbar dari Kemendagri. Kemendagri tidak semua, karena nanti kosong. Sekjen enggak mungkin. Polpum dan Otda harus mengalah di sini untuk monitor," katanya. 

Tjahjo juga sempat ditanya, tentang calon Penjabat Gubernur Papua, apakah berasal dari kepolisian. Menurut Tjahjo, tidak harus dari kepolisian. Tapi minimal, dia yang dikenalnya. Setidaknya itu memudahkannya saat berkoordinasi dan berkomunikasi. 

"Dulu Polhukam saya minta, diajukan Carlo Tewu. Dia pernah Kapolda. Kita ambil kalau polisi pernah Kapolda. Kalau TNI pernah Panglima Kodam. Sudah paham pemerintahan dan teritorial. Kalau kementerian selevel staf ahli," kata Tjahjo.(p/ab)